Menjelang 80 tahun kemerdekaan, Indonesia seharusnya telah matang dalam menjamin hak-hak warganya, termasuk kebebasan beribadah. Namun, realitas berkata lain. Laporan SETARA Institute, sepanjang 2024 terjadi 260 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), naik dari 217 kasus pada 2023. Dari 402 tindakan intoleransi yang tercatat, 159 justru dilakukan oleh aktor negara.
Angka ini menegaskan, kebebasan beribadah masih kerap diperlakukan sebagai hak yang harus diperjuangkan, bukan dilindungi negara. Ironis. Belum tuntas kasus lama, publik kembali dikejutkan dengan tiga peristiwa intoleransi di sejumlah daerah: penyerangan peserta retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, 27 Juni; penolakan pembangunan Gereja Batak Karo Protestan di Depok, 5 Juli; dan dugaan persekusi rumah doa di Padang, 27 Juli 2025.
Fakta-fakta ini menunjukkan betapa rumitnya perbedaan itu diterima semua kelompok. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang dibangga-banggakan sampai ke luar negeri pun pada tataran realitas, masih jauh panggang dari api. Sebab, keberagaman masih dianggap sebagai ancaman bukan realitas, apalagi anugerah. Lantas, apakah di tengah masifnya intoleransi, moderasi beragama tidak dapat dibumikan secara holistik di negeri ini?
Bagaimana kita memosisikan moderasi lokal yang lahir dari kearifan lokal – yang terus dijaga oleh kelompok yang masih waras dan mencintai keberagaman?
Moderasi Melalui Kearifan Lokal
Di tengah hiruk-pikuk intoleransi yang terjadi di negeri ini, sebagai bangsa, kita seolah lupa bahwa ada praktik moderasi beragama yang tumbuh di sejumlah wilayah melalui peradaban budaya: kearifan lokal (local wisdom).
Japar dkk. (2021), dalam Kajian Masyarakat Indonesia & Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal, menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan nilai luhur yang diwariskan lintas generasi, menjadi penyangga harmoni di tengah keberagaman.
Secara praktis, Anwar Hafid dkk. (2015), dalam Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal, mengungkap bahwa kearifan lokal lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam mengelola perbedaan dan menjaga keseimbangan sosial.
Nilai-nilai ini hidup dalam tradisi, musyawarah adat, simbol kolektif, dan praktik keseharian.
Mereka mencontohkan Kalosara di masyarakat Tolaki, Bhinci-bhinci kuli di Buton, dan Siri’ na pacce di Sulawesi Selatan. Semuanya menanamkan penghargaan lintas kelompok, solidaritas, dan empati sosial. Selain contoh tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) – tanah tempat kita hidup – telah lama menumbuhkan benih moderasi beragama melalui kearifan lokal, yang mampu menembus setiap generasi dan zaman. Tidak heran, NTT bahkan dijuluki Nusa Terindah Toleransi. Julukan ini bukan tanpa alasan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2024 menempatkan NTT sebagai provinsi paling rukun di Indonesia, disusul Riau dan Kepulauan Riau di posisi kedua dan ketiga, serta Bali dan Papua di posisi empat dan lima. Khusus di NTT, harus diakui bahwa di setiap pelosok desa, moderasi itu tumbuh melalui kearifan lokal yang terus hidup melintasi setiap generasi dan zaman.
Pengalaman empiris penulis di Kabupaten Alor, misalnya, menguatkan kesan itu. Saat Ramadan, teman-teman mengundang kami berbuka puasa.
Saat Natal, warga Muslim datang memberi selamat. Gotong royong membangun rumah ibadah pun dilakukan sejak dulu hingga kini. Dan, praktik-praktik moderasi lainnya yang tidak dapat diuraikan semua dalam tulisan ini. Menariknya, dalam realitas keberagaman itu, tidak ada kelompok yang memasuki ranah dogma agama lain. Semua menjaga batas, namun tetap membangun keakraban, persaudaraan dan harmoni sosial. Semua ini dilakukan tanpa program negara atau modul pelatihan, melainkan murni dari nilai gotong royong, penghormatan, dan sikap saling menghargai yang diwariskan turun temurun.Dari Lokal ke Nasional
Dalam realitas sosial yang “mewah” seperti itu, hemat penulis, moderasi lokal yang telah lama hidup melalui nilai-nilai kearifan lokal – seperti di NTT, Riau, Bali atau Papua – seharusnya tidak berhenti sebagai bahan survei atau ajang penghargaan semata, tetapi mesti diangkat menjadi role model praktik moderasi beragama di level nasional. Sebab, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, moderasi sejati tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan, atau di forum-forum formal, melainkan tumbuh alami dari akar budaya masyarakat. Karena itu, sudah saatnya negara belajar dari rakyatnya sendiri: dari desa yang membangun rumah ibadah bersama tanpa perintah, dan dari warga yang saling menjaga dan menghormati tanpa prasangka dan tuduhan. Tugas negara juga mestinya merawat benih moderasi yang tumbuh di banyak wilayah melalui ruang komunikasi, perjumpaan lintas iman, dan lain sebagainya.
Tak hanya negara, yang tak kalah penting adalah: kelompok-kelompok intoleran yang mungkin saja muncul lagi di sejumlah wilayah negeri ini mesti belajar dari moderasi yang hidup dalam realitas sosial kelompok lain di negeri ini. Sebab, jika kita ingin merdeka – termasuk merdeka beribadah – secara utuh, maka negara dan warga bangsa ini tak punya pilihan lain, selain menemukan dan membumikan kembali moderasi lokal di setiap pelosok yang nyaris hilang, dan membiarkannya tumbuh menjadi kekuatan bersama melawan intoleransi di negeri yang kita cintai ini. Merdeka!
